JAKARTA, SELASA — Walau telah muncul sinyalemen negatif, Departemen Pertahanan menyatakan pihaknya akan terus bersikap optimistis dalam mengupayakan tambahan alokasi anggaran pertahanan sebesar Rp 460 miliar untuk membiayai kebutuhan operasional TNI tahun 2009.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dephan Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (20/1), seusai hadir dalam rapat Tim Evaluasi Pengadaan Dephan-TNI, terkait rencana pengadaan mesin dan komponen pesawat angkut jenis Hercules C-130 senilai 7,2 juta dollar AS di Dephan.
”Saya rasa Menteri Keuangan tahu kok dan bisa paham realitas pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan. Jadi, kami tetap akan mengajukan karena kebutuhan itu tidak bisa diambil dari alokasi anggaran yang sudah disusun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),” ujar Sjafrie.
Seperti diwartakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya membuka pintu bagi kementerian dan lembaga negara yang ingin mengajukan anggaran tambahan untuk infrastruktur di 2009. Namun, syaratnya, proyek itu harus dijamin bisa terlaksana pada Maret 2009 dan dapat menyerap tenaga kerja.
Hal itu disampaikannya Kamis lalu saat berpidato di acara "Perkenalan Pengurus Kadin Indonesia 2008-2013 dan Pertemuan dengan Menko Perekonomian" di Financial Hall, Graha Niaga, Jalan Sudirman, Jakarta.
"Tambahan anggaran boleh diajukan asal dipakai untuk infrastruktur, menciptakan kesempatan kerja, dan dijamin bisa dilaksanakan pada Maret 2009, maka I will give you the money. Jadi ini bukan tantangan soal uang, tapi kemampuan untuk melaksanakan proyek," ujar Sri waktu itu seperti diwartakan.
Menurut Sjafrie, ketentuan seperti dimaksud Menkeu itu jelas tidak bisa diterapkan kepada TNI yang memiliki tugas dan kewajiban khusus, menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah, serta kesatuan Indonesia. Dia yakin Menkeu paham soal itu.
”Enggak bisa disamakan begitu karena kebutuhan tambahan anggaran (untuk TNI) ini adalah kebutuhan khusus, tidak bisa dipakai ukuran-ukuran normal. Bagaimana bisa anggaran untuk operasional pertahanan ditetapkan harus bisa seperti itu (untuk menciptakan lapangan pekerjaan)?” ujar Sjafrie.
Saat dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Pareira, seusai hadir dalam rapat Tim Evaluasi Pengadaan Dephan-TNI menilai sikap pemerintah aneh, dalam hal ini Dephan, yang belakangan meminta tambahan alokasi anggaran tersebut. Aneh lantaran sebelumnya, saat Depkeu berencana memotong anggaran setiap departemen sebesar delapan persen, pihak Dephan sendiri menyatakan siap.
”Kalau sekarang malah minta tambahan anggaran lagi kan jadinya aneh. Seharusnya waktu ada rencana (anggaran) mau dipotong itulah mereka mengajukan permintaan tambahan, yang nantinya akan dibahas dan dimasukkan dalam mekanisme APBN Perubahan tahun berikutnya. Kenapa waktu itu malah bilang siap kalau anggarannya dipotong?” ujar Andreas.
